Bandung – Ombudsman Jabar masih menemukan indikasi kecurangan, dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 tahap pertama di Jabar.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, baik melalui laman resmi SPMB 2025 serta pemeriksaan secara acak di lapangan, Ombudsman Jabar mengaku tidak hanya masih melihat calon murid yang jarak domisilinya berada cukup dekat dengan lokasi sekolah tujuan.
Tak hanya itu, Ombudsman Jabar juga masih melihat beberapa calon murid, yang mencantumkan alamat serupa dengan alamat calon peserta lain. Bahkan alamat yang digunakan untuk mendaftar SPMB 2025 bukan tempat tinggalnya, melainkan alamat palsu.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar Dan Satriana mengatakan, indikasi kecurangan dalam SPMB 2025 disebut tidak hanya terjadi pada jalur tertentu saja, melainkan terjadi pada semua jalur dalam pelaksanaan SPMB 2025 tahap I.
“Ombudsman Jabar masih melihat sejumlah calon murid pada semua jalur pendaftaran yang tercatat berdomisili dalam jarak cukup dekat dengansekolah tujuan,” kata Dan Satriana dalam keterangannya, Kamis 19 Juni 2025.
“Jarak domisili beberapa calon murid yang sama persis, alamat yang digunakan untuk mendaftar bukan merupakan rumah tempat tinggal, jarak atau koordinat yang tidak sesuai dengan alamat calon Murid, serta nomor rumah tidak ditemukan di jalan yang tercatat sebagai alamat calon murid,” imbuhnya.
Soal keluhan dan laporan masyarakat selama pelaksanaan SPMB tahap I, Ombudsman mengungkapkan, keluhan masyarakat dalam pelaksanaan SPMB tahap I masih pada seputar kendala teknis pendaftaran.
Seperti server down, informasi pendaftar yang belum ditampilkan di laman resmi hingga hari ketiga pelaksanaan sampai informasi hasil verifikasi yang belum diumumkan sampai hari terakhir pendaftaran.
“Serta pendaftar yang kesulitan memasukkan data pendaftaran dan keterangan bagi pendaftar yang tidak tinggal bersama orangtuanya,” ungkapnya.
Kendati demikian kata dia, panitia SPMB di tiap satuan pendidikan sudah membantu pendaftar yang menghadapi kendala teknis dan secara bertahap, telah dilakukan perbaika teknis oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Meskipun hal tersebut telah menyebabkanpenumpukan pendaftar yang tidak bisa mendaftar dan keterlambatan verifikasi oleh operatordi sekolah,” ucapnya.
Sedangkan pada hari terakhir masa sanggah, sekolah masih menerima pengaduan dan menyelesaikan verifikasi, karena belum semua pendaftar dapat diumumkan di laman resmi SPMB Provinsi Jawa Barat.
Sebagai saran atas catatan kendala dalam pelaksanaan SPMB tahap I 2025, Ombudsman Jabar meminta agar pemerintah dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme mengambil antrian pendaftar sesuai dengan kuota yang tersedia setiap hari.
“Pertama, Untuk mengatasi kendala dan keterbatasan server dalam menerimapendaftar dalam jumlah besar yang selalu terjadi berulang dalam setiap pelaksanaanpenerimaan murid baru, maka dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme mengambil antrian pendaftar terlebih dahulu sesuai dengan kuota yang tersedia setiap hari,” saran Dan.
Menurut dia, Pengembangan sistem antrian ini juga diharapkan dapat memberi kepastian terhadap kelancaran pendaftaran sesuai dengan jadwal antrian yang telah ditentukan.
“Lebih jauh lagi, kesesuaian pelaksanaan pendaftaran dengan kapasitas server dan jumlah verifikator akan menyajikandata secara faktual sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Kemendikdasmen mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru,” tuturnya.
Kedua, menyelesaikan tuntas seluruh keberatan atau pengaduan yang diterima dariberbagai kanal pengaduan yang disediakan atau sanggahan dari Pendaftar sebelum RapatDewan Guru yang menetapkan hasil seleksi SPMB tahap 1.
“Hal itu untuk memastikanbahwa semua keberatan dari Pendaftar Tahap 1 dan/atau pihak yang dirugikan telahmendapatkan tanggapan maupun perbaikan sesuai dengan peraturan mengenai SPMB,” terangnya.
Ketiga, meneruskan verifikasi dan validasi dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan sekolah sesuai kebutuhan dan tidak terbatas sampai jadwal pengumuman dan daftar ulang.
Sedangkan bila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen atau ketidakseusaian kondisi lapangan, maka calon Murid tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi atau didiskuslifikasi menjadi tidak diterima sebagaimana dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun lalu dengan tetap membuka peluang bantuan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan penerimaan Murid baru tahap I sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Keempat, mengembangkan mekanisme penyaluran dan memberikan bantuan bagi pendaftar dari jalur Afirmasi yang tidak diterima pada tahap I serta bersedia disalurkan kesekolah swasta untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluargaekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas di Jawa Barat.
Terakhir memperbaiki kelengkapan informasi dalam pengumuman pendaftaranpenerimaan murid baru Tahap 2 dengan mengacu pada peraturan perundangan mengenaiKeterbukaan Informasi Publik.
“Kelengkapan informasi publik SPMB diperlukan sebagai pertimbangan pendaftar dalam memilih sekolah yang sesuai maupun mendorong pengawasan masyarakat yang berkualitas dalam rangka mewujudkan SPMB yang transparan dan akuntabel,” kata dia.
Meski masih terdapat catatan dalam pelaksanaan SPMB 2025 Ombudsman tetap memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jabar karena sudah melakukan penyaluran langsung calon Murid dari keluarga peserta PenyasaranPercepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui sistem IT.
Dimana penyaluran dilaksanakan sebelum SPMB tahap I, sehingga calon Murid yang mengundurkan diri daripenyaluran kemiskinan ekstrim, tetap dapat mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi KETM.
Jadwal SPMB Tahap 2
• Uji kompetensi prestasi non akademik bagi yang melaksanakan (SMA & SMK)
