Sejumlah Aktivis Depok yang tergabung dalam SEKBER AKTIVIS DEPOK (SADE) menduga ada upaya hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap dugaan kasus Korupsi Nasi Kotak Miliyaran Rupiah disembunyikan. Hersong selaku Ketua SEKBER AKTIVIS mendesak agar Inspektorat mengekpos hasil pemeriksaan agar ada transparansi anggaran publik. Dasar hukumnya jelas, pijakannya jelas, yaitu transparansi penggunaan anggaran negara.
“Jika sampai akhir bulai Mei ini tidak di ekspos ke publik, kami akan masukkan laporan ke Ombudsman RI atas ketidaktransparanan Inspektorat Daerah. Untuk kasus korupsinya, kami akan laporkan ke KPK,” jelas Hersong aktivis yang siap melawan Oknum-oknum ASN Perampok Uang Rakyat.
Sebelumnya, setelah beberapa bulan tak ada kelanjutan, kini kasus dugaan Mark Up Nasi Kotak Satpol PP Depok yang bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2019 dan 2020 telah masuk ke Babak Pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Depok.
Saat dikonfirmasi oleh Wartawan Jabar Interaktif, Firmanudin Selaku Kepala Badan Inspektorat Kota Depok mengatakan bahwa kasus ini terus berlanjut dan sedang dalam pemeriksaan. “Kami sudah melakukan penelaahan dan menerbitkan surat tugas. Senin tanggal 26 April dimulai pemeriksaan rincinya,” ujar Firmanudin hanya kepada Jabar Interaktif.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah aktivis Depok mendesak agar kejaksaan dan inspektorat memeriksa dugaan Mark-uo kasus pengadaan nasi kotak yang nilainya mencapai miliyaran rupiah.
Presidium Aktivis Depok melayangkan pertanyaan terbuka kepada Kepala Satpol PP Depok terkait anggaran makan minum khususnya belanja nasi box yang dinilai sangat bersar dan janggal.
Juru Bicara Presidium Aktivis Depok (PAD) Hersong mengatakan bahwa pada tahap pertama anggaran beli nasi box sebesar Rp. 547.400.000,- dengan harga satu bungkus nasi box Rp.46.000. Dilanjutkan lagi belanja nasi box tahap kedua sebesar Rp. 289.800.000, dengan harga per box sama. di Tahap ketiga lebih janggal karena ada dua jenis mata anggaran nasi box dengan harga satuan sama yaitu senilai Rp. 237.820.000 dan Rp. 124.200.000, dilanjutkan PSBB tahap 4 dengan anggaran belanja nasi box Rp. 306.920.000 dengan harga satuannya Rp. 46.000,-
Kami minta pertanyaan ini dijawab secara terbuka jika memang tidak anti kritik dan punya semangat transparansi. Kami ingin tahun belanja nasi box nya kemana dan apakah bukti belanja bisa di ekspose.
“Sebab kami menilai janggal, dan menduga ada double anggaran dengan pengadaan makan minum di dapur umum milik Dinas Sosial,” ujar Hersong mepertanyakan agar tidak ada yang ditutup-tutupi demi semangat anti korupsi.
“Awal Juni, kami juga akan laporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kasus dugaan korupsi nasi kotak miliyaran rupiah ini,” ujar Munir, Sekjend Presidium Aktivis Depok.(rm)
