KAB. BEKASI – Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, yang dihadiri Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nurchaidir menghadiri pada Selasa (29/4/2025).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, dihadiri jajaran Kepala Daerah baik secara virtual maupun langsung, serta pemangku kepentingan terkait.
Ade menyampaikan, pada program Rutilahu, Pemkab Bekasi memperbaiki rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nurchaidir mengatakan, Pemkab Bekasi akan meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian PKP dalam mempermudah penyediaan Program 3 Juta Rumah. Dengan begitu, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bekasi bisa segera memiliki hunian yang layak dan memadai.
“Hambatannya banyak masyarakat yang hak milik tanahnya belum jelas. Harapannya dari pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan kami dalam mengupayakan program tersebut,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menuturkan, Program 3 Juta Rumah merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa langkah yang dapat mendukung pembangunan perumahan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan milik negara.
Pada kawasan perkotaan, pemerintah akan membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Pembangunan rumah vertikal akan menggunakan tanah-tanah negara di dalam kota. Sementara, pada daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan koperasi dan BUMDes. (NIA)
