DEPOK – Dunia pendidikan di Depok kembali memanas. Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Kota Depok, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menyatakan siap turun ke jalan untuk memperjuangkan hak dasar pendidikan bagi anak-anak Depok.
Minimnya daya tampung sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Depok menjadi pemicu utama aksi ini. FPP Kota Depok telah melakukan audensi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Kota Depok terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Pandawa Lima ( BPPKB, FBR, FORKABI, FPMM, Pemuda Pancasila), LSM Prabu, LSM Hardline, KAPUR, LSM Penjara, Ormas GMPI, dan Forum Buruh.
Mewakili Pandawa Lima, Nuryadi Ketua BPPKB mengatakan FPP Kota Depok sudah melakukan audensi dengan pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Kami bersama rekan-rekan yang tergabung dalam FPP Kota Depok sudah melakukan audensi dengan dinas pendidikan Jawa Barat pada hari Senin (08/07) dan Alhamdulillah diterima dengan baik oleh Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Drs. M. Ade Afriandi, MT. didampingi Kabid SMA Provinsi Jawa Barat, H.Awan Suparwana, S.Pd., M.M.Pd, “ujar Nuryadi. Jumat (12/07/2024).
Lebih lanjut, Nuryadi menjelaskan aksi yang dilakukan FPP Kota Depok terkait minimnya daya tampung sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
“Sangat tidak proporsional prosentase dari tingkatan SMP Negeri ke tingkatan SMA/SMK Negeri, maka kami dari FPP Kota Depok meminta kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas, Kepala UPTD Sekolah, untuk mengoptimalisasi Rombel-Rombel disetiap SMA/SMK Negeri di Kota Depok, sebab Depok merupakan kota padat penduduk, “jelas Nuryadi.
Harapan kami, Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun ini dapat membuka jalur optimalisasi
“Kami memohon kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat agar dapat membuka jalur optimalisasi, adapun aturan yang harus ditegakan setidaknya tidak untuk tahun ini, untuk tahun depan kita pasti mendukung aturan tersebut, ” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Andi Hunter selaku Ketua Ormas GMPI kota Depok terkait hasil pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat
“Hasil pertemuan dengan Plh Kadis Pendidikan Jawa Barat, beliau menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi yang kami bawa dan akan melaporkan ke Pj. Gubernur Jawa Barat, ” kata Andi.
Andi menegaskan pihaknya (FPP Kota Depok) akan menggelar aksi massa disetiap sekolah di Kota Depok
“Kami FPP kota Depok akan melakukan aksi massa pada hari Senin (15/07) disetiap SMA/SMK se Kota Depok untuk menyampaikan aspirasi masyarakat didengar Plh Kadisdik Jawa Barat, “tutupnya.
Dilain tempat, Torben Rando Tora Ketua LSM KAPUR meminta 3 tuntutan terkait permasalahan PBDB tingkat SMA/SMK di kota Depok yang disebut TRITURA DEPOK ( Tiga Tuntutan Rakyat Depok)
“Yang pertama kami menuntut Walikota Depok untuk menyurati Gubernur Jawa Barat terkait Optimalisasi dan menambah rombongan belajar SMA/SMK Negeri Se Kota Depok dan Penambahan 2 SMA Negeri baru yaitu SMAN 16 dan SMAN 17 di tahun 2024 ini. Kedua menuntut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat segera menerima calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah SMA/SMK se Kota Depok. Dan ketiga menuntut agar semua Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri se Kota Depok untuk menerima daftar usulan dari Forum Pemerhati Pendidikan Kota Depok (FPP Depok), “imbuhnya.(NK)
