jabarinteraktif.com – Berkembangnya narasi soal Adian dan aktivis 98, yang meminta jabatan kursi Komisaris BUMN ke Presiden Republik Indomesia, Joko Widodo, dibantah dalam diskusi terbuka virtual Bincang Santai bersama Adian Napitupulu di youtube, Kamis (23/7).
Menurut dia, dirinya tidak pernah meminta jabatan tersebut, namun sebaliknya, Jokowi selaku presiden yang meminta dirinya untuk menyerahkan nama-nama dari relawan, partai politik, atau aktivis 98 yang pantas menjadi komisaris di BUMN.
Adian juga mengaku tidak pernah mengajukan nama komisaris ke Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Saya hanya mengajukan nama komisaris ke Presiden Joko Widodo. Itupun karena diminta oleh Jokowi. Saya tidak memberikan ke dia. Saya memberikan ke presiden. Kenapa? Sebab, diminta. Saya memberikan ke Mensesneg. Kenapa? Sebab, diminta,” terangnya panjang lebar.
Dijelaskan lebih jauh, Joko Widodo meminta sejumlah nama untuk menjabat kursi komisaris BUMN. Hal itu disampaikan dalam pertemuan pada 2018-2019 lalu. Ada tiga pertemuan Jokowi dengan para aktivis 98, Adian ikut hadir.
Pada pertemuan terakhir, yaitu 16 Juni 2019, ia dan aktivis 98 lainnya mengungkapkan bahwa perjuangan Jokowi setelah menang Pilpres 2019 akan banyak tantangan, sehingga mereka pun bertanya apa yang bisa dilakukan untuk Jokowi.
Menurut Adian, kala itu Jokowi meminta aktivis 98 membantu dirinya. Ada banyak posisi yang bisa diisi mulai dari menjadi menteri, duta besar, hingga menduduki kursi direksi atau komisaris BUMN.
“Ada pidato terbuka juga di Hotel Sahid Jaya tentang kesempatan teman-teman 98 jadi menteri, duta besar, atau komisaris BUMN dan itu bisa di cek di berita-berita youtube, seperti chanel KompasTV. Kita enggak minta, kita diminta dan ditawarkan. Kalau mau, (kata Jokowi) serahkan nama-namanya ke Mensesneg,” ujar Adian.
Setelah pertemuan 16 Juni 2019 itu, tidak ada lagi pembahasan antara Jokowi dan Adian soal posisi kosong tersebut. Adian mengaku hanya bertemu Jokowi saat pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia untuk kedua kalinya, 20 Oktober 2019.
“Tiba-tiba 30 Oktober, ia dapat WhatsApp dari Istana, meminta longlist (daftar panjang) untuk komisaris dan dubes. 2-3 hari saya antar (berikan nama-nama itu). Nah, saya enggak mau seolah-olah kita meminta, tapi diminta,” ungkapnya.
Adian Napitupulu juga mengatakan, nama-nama yang diminta tersebut bukan dipilih secara asal. Menurut dia tetap mempertimbangkan syarat standar mulai dari pendidikan dan kemampuan lainnya. Dia percaya nama-nama tersebut bisa diandalkan.
Selain itu, masih menurut Adian, Jokowi meminta nama-nama tersebut berasal dari perwakilan setiap daerah untuk kursi komisaris BUMN. Alasannya, karena harus ada perwakilan putra daerah di mana BUMN tersebut beroperasi.
Hal tersebut juga pernah diminta Jokowi ke Adian usai terpilih menjadi Presiden RI di periode pertama, 2014 silam. Ada 12-13 provinsi yang tersebar. Sebab selama ini, menurut Adian, yang terjadi adalah bisnis perusahaannya dilakukan di daerah, tapi kantornya di Jakarta, begitu pun komisarisnya.
“Kenapa ini jadi penting? Andai ada 2.000 komisaris tapi semua tinggal di Jakarta, kalau tiap komisaris rapat 4 kali dalam sebulan biayanya Rp 20 juta per orang dikalikan 2.000? Rp 40 miliar per bulan. Jadi ini bagaimana agar hemat anggaran,” pungkasnya. (tim)
